Pejabat BUMN yang masuk menjadi tim kampanye peserta Pilpres dapat menjadi blunder bagi pasangan yang diusungnya. Selain bisa merusak citra partai politik yang mengusungnya, hal ini bisa digunakan lawan politik untuk menyerang.
"Akan muncul reaksi dari masyarakat mengenai pejabat yang menggunakan fasilitas negara. Ini justru akan merugikan citra parpol tersebut, isu itu bisa berkembang. Itu akan mudah dimanfaatkan oleh lawan-lawannya," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf saat dihubungi detikcom , Rabu (17/6/2009).
Maswadi menambahkan keikutsertaan pejabat BUMN pada tim kampanye peserta Pilpres ini tidak wajar. Hal itu karena ada unsur fasilitas negara yang terlibat.
"BUMN harus netral, tidak boleh membantu tim kampanye capres manapun," kata Maswadi.
Jadi memang sudah sewajarnya pejabat BUMN itu dicoret atau mengundurkan diri dari tim kampanye. Kalau bersikukuh, maka pejabat yang bersangkutan harus memilih salah satu dari dua posisi yang
dinilai akan menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut.
"Yang wajar itu pilih satu, karena akan bertentangan kepentingan. Menjadi tim kampanye atau menjadi pemimpin BUMN," tegasnya.
( mpr / nwk )
"Akan muncul reaksi dari masyarakat mengenai pejabat yang menggunakan fasilitas negara. Ini justru akan merugikan citra parpol tersebut, isu itu bisa berkembang. Itu akan mudah dimanfaatkan oleh lawan-lawannya," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf saat dihubungi detikcom , Rabu (17/6/2009).
Maswadi menambahkan keikutsertaan pejabat BUMN pada tim kampanye peserta Pilpres ini tidak wajar. Hal itu karena ada unsur fasilitas negara yang terlibat.
"BUMN harus netral, tidak boleh membantu tim kampanye capres manapun," kata Maswadi.
Jadi memang sudah sewajarnya pejabat BUMN itu dicoret atau mengundurkan diri dari tim kampanye. Kalau bersikukuh, maka pejabat yang bersangkutan harus memilih salah satu dari dua posisi yang
dinilai akan menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut.
"Yang wajar itu pilih satu, karena akan bertentangan kepentingan. Menjadi tim kampanye atau menjadi pemimpin BUMN," tegasnya.
( mpr / nwk )
No comments:
Post a Comment