“Semua DPD daerah lebih condong oposisi, meski istilah itu rancu dalam sistem presidensial tapi arahnya kami akan tetap kritis karena masalah ideologi atau mahzab di bidang ekonomi,” kata Prabowo di sela-sela Rapimnas Partai Gerindra di Jakarta, Selasa (21/7).
Ia juga memastikan akan mengedepankan langkah-langkah hukum terkait hasil Pileg dan Pilpres. Lantaran ditemukannya sejumlah bukti pelanggaran di banyak TPS. Kendati demikian pihaknya tidak akan gegabah. “Soal rencana pengajuan hukum, tentunya harus berkonsultasi kepada tim hukum kami,” papar Prabowo.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Fadli Zon kembali mengatakan sampai saat ini partainya belum sampai pada kesimpulan akhir menyikapi Pilpres sebelum ada pengumuman resmi dari KPU. Fadli menjelaskan, indikasi kecurangan dan temuan pelanggaran pada pelaksanaan Pilpres, hingga kini terus dikumpulkan yang kemudian akan disimpulkan akhir Juli mendatang.
Sayangnya, Rapimnas Gerindra tidak dihadiri seorang pun wakil dari PDIP sebagai mitra koalisinya. Padahal Rapimnas PDIP pekan lalu, Prabowo dan pimpinan Gerindra hadir dalam acara itu.
“Ibu Megawati sedang ada di Bangkok, Thailand. Tapi setelah ini kita akan ada pertemuan melaporkan hasil Rapimnas ini,” terang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. jbp/yat







No comments:
Post a Comment